Upaya Pelemahan Terjadi sejak Awal...
Senin, 26 Januari 2015

Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Ironis. Kata itulah yang tepat dikatakan untuk menggambarkan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi di negeri ini. KPK yang dibentuk untuk mendinamisasi lembaga pemerintah yang selama ini menangani perkara korupsi, yaitu kejaksaan atau kepolisian, kini kembali diusik oleh kepolisian yang didukung sebagian partai politik dan wakil rakyat.

Kian ironis karena kalimat pada awal tulisan ini, yang menegaskan latar belakang kelahiran KPK, tersurat dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. UU KPK disahkan pada 27 Desember 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Kini, upaya pelemahan terhadap KPK paling nyata juga datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpin Megawati.

Upaya pelemahan mencuat setelah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, calon Kepala Polri yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR, sebagai tersangka korupsi. Budi adalah mantan ajudan Megawati saat yang bersangkutan menjadi wakil presiden (1999- 2001) kemudian presiden (2001-2004).

Baca selengkapnya di sini