Tanda Merah dan Kuning dari KPK
Selasa, 21 Oktober 2014

Jakarta, Kompas

Dari 43 nama calon menteri yang diserahkan Presiden Joko Widodo untuk ditelusuri rekam jejaknya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tak semuanya diyakini berintegritas dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Sebagian di antaranya malah berpotensi menjadi tersangka kasus korupsi. KPK memberikan tanda warna merah, kuning tua, dan kuning muda untuk nama-nama calon menteri yang tidak layak dan tidak direkomendasikan masuk kabinet.

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, di Jakarta, Senin (20/10), mengungkapkan, dalam pertemuan antara komisioner KPK dan Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi pada Minggu malam, KPK telah memberikan informasi mengenai rekam jejak nama-nama calon menteri. Sebelumnya, Jumat pekan lalu, Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla mendatangi KPK guna menyerahkan nama calon menteri untuk ditelusuri rekam jejaknya.

Zulkarnaen mengatakan, hasil penelusuran rekam jejak calon menteri memang belum resmi diserahkan. Namun, dalam pertemuan komisioner KPK dan Jokowi, sebagian hasil penelusuran rekam jejak calon menteri sudah disampaikan secara informal. ”Satu-dua hari ini akan diserahkan karena kami juga butuh menelusuri lebih dalam. Namun, sudah disampaikan secara informal,” katanya.

Menurut Zulkarnaen, yang disampaikan secara informal kepada Jokowi adalah nama-nama calon menteri yang berdasarkan rekam jejak KPK diyakini tak berintegritas dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. KPK memberi tanda warna merah, kuning tua, dan kuning muda sebagai gambaran tingkat integritas calon menteri yang mengkhawatirkan tersebut.

”Warna merah untuk nama calon menteri yang berpotensi menjadi tersangka. Warna kuning tua untuk mereka yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Ini antara lain bisa dilihat dari indikasi laporan harta kekayaan ataupun gratifikasinya. Warna kuning muda untuk nama-nama calon menteri yang disebut dalam laporan pengaduan kasus korupsi dari masyarakat ke KPK. Dugaan keterlibatan nama-
nama ini (diberi warna kuning muda) masih harus ditelusuri lagi,” ujar Zulkarnaen.

Sebaiknya tak dipilih

Dia mengatakan, meski penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden, KPK sangat berharap Jokowi tak memilih nama-nama yang diberi tanda warna merah, kuning tua, dan kuning muda. ”Ini memang hak prerogatif presiden dan tentu kami berharap Presiden Jokowi punya komitmen untuk memilih menteri yang berintegritas,” katanya.

Jika nanti Jokowi tetap memilih menteri yang diyakini tak berintegritas dan tidak direkomendasikan KPK, menurut Zulkarnaen, KPK belum dapat berbuat banyak. Hanya saja, dia meyakini, Presiden pasti akan dengan sangat bijak menyikapi rekomendasi itu. ”Tentu Presiden akan arif dan bijak menyikapi rekomendasi kami. Beliau tentu ingin pemerintahannya ke depan tidak ada masalah,” ujarnya.

Sementara itu, terkait siapa saja di antara 43 nama calon menteri yang ditandai merah, kuning tua, dan kuning muda, Zulkarnaen enggan mengungkapkannya. ”Saya belum mau mengungkapkan terlalu jauh dulu,” katanya. Dia juga membantah jumlah calon menteri yang ditandai merah, kuning tua, dan kuning muda mencapai 10 nama.

Wakil Ketua KPK lain, Adnan Pandu Praja, mengatakan, nama-
nama yang tak direkomendasikan itu sangat dirahasiakan. Dia justru mengatakan, langkah Jokowi untuk menemui KPK dan meminta rekam jejak nama-nama menteri yang hendak ia pilih sebagai langkah bagus. ”Ini tradisi bagus untuk membangun Indonesia ke depan. Nantinya KPK dengan Presiden mengawal program strategis pemerintah sekaligus menyampaikan hasil kajian KPK sesuai amanat undang-undang,” katanya.

Sesuai informasi yang dihimpun Kompas, 43 calon menteri itu antara lain Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Hasto Kristiyanto, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, Darmin Nasution, Jimly Asshiddiqie, Hamid Awaluddin, RJ Lino, Ignasius Jonan, Ferry Mursyidan Baldan, Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan, Yunus Husein, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Inspektur Jenderal Syafruddin.