Janji SBY Ditagih dengan Perppu - Warga Himpun KTP Gugat UU Pilkada
Senin, 29 September 2014

Jakarta, Kompas

Arus penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tak berhenti. Ribuan warga menghimpun kartu tanda penduduk untuk menggugat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun diminta mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Suara masyarakat itu disampaikan dalam aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (28/9). Masyarakat yang berolahraga pagi di hari bebas kendaraan bermotor antusias mendukung.

”Saya tidak mau kehilangan hak suara. Kalau dipilih DPRD, saya yakin kepala daerah lebih banyak memikirkan organisasi dan kelompoknya,” ujar Ronald Sitinjak (30), karyawan swasta.

Dhyta Caturani, Koordinator Aksi Damai, mengajak masyarakat di luar Jakarta juga memberikan dukungan dengan mengirimkan pindaian kartu tanda penduduk (KTP), nama lengkap, dan nomor telepon ke alamat surat elektronik kontras_98@kontras.com atau perludem@gmail.com. ”Hingga saat ini sudah ada 95.000 pendukung,” kata Veri Junaidi dari Perludem.

Sejumlah pihak juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Desakan itu antara lain disampaikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasto Wardoyo.

Zaini menilai undang-undang menjadi alat pembunuh demokrasi di Indonesia karena pilkada langsung merupakan roh dari sistem demokrasi. ”UU Pilkada telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Jangan sampai gejolak itu menjadi lebih besar,” katanya.

Menurut Hasto, perppu juga akan menumbuhkan kembali kepercayaan. ”Rakyat akan menilai beliau benar-benar menepati janji mendukung pilkada langsung,” katanya.

Perppu juga tepat mengingat proses uji materi di Mahkamah Konstitusi bisa memakan waktu cukup lama, padahal tahun depan sejumlah pilkada harus digelar.

Seperti diketahui, Sidang Paripurna DPR sejak Kamis hingga Jumat dini hari telah mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang melalui voting. Sebanyak 226 anggota DPR dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memilih pilkada dikembalikan ke DPRD, sementara 135 anggota DPR pendukung Jokowi-JK mempertahankan pilkada langsung. Fraksi Demokrat, yang sebelumnya mendukung pilkada langsung dengan syarat, malah walk out.

Respons Demokrat

Presiden Yudhoyono, kemarin, kembali menjanjikan akan bersama rakyat mengembalikan pilkada langsung. Setelah terbang dari Washington DC, Amerika Serikat, Minggu (28/9) malam, saat mendarat di Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka, Jepang, ia langsung menelepon Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva di Jakarta.

Menurut Presiden, meskipun dirinya menugaskan menteri terkait untuk membahas UU itu, secara eksplisit tidak berarti dirinya langsung memberikan persetujuan terhadap UU Pilkada. ”Manakala masih punya ruang (menolak persetujuan pilkada lewat DPRD), saya akan sampaikan ketidaksetujuan saya atas apa yang ditetapkan di DPR kemarin,” kata Presiden, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Suhartono.

Terkait protes dan kemarahan rakyat terhadap dirinya yang masih terjadi di media sosial, Presiden memahaminya. ”Saya pahami. Sebagai presiden, karena saya mendapat mandat dari rakyat sehingga wajib mendengar,” ujarnya.

Ruhut Sitompul, juru bicara Partai Demokrat, juga kembali memastikan bahwa Yudhoyono memang tidak pernah memerintahkan untuk walk out. Dia menduga perintah Yudhoyono itu dibelokkan oleh orang-orang yang sejak awal mendukung Koalisi Merah Putih. Padahal, Partai Demokrat bukan pendukung Koalisi Merah Putih. ”Mereka yang memutuskan walk out itu harus dipecat,” kata Ruhut tegas.

Partai Demokrat, lanjut Ruhut, kini juga tengah memikirkan langkah lanjutan. Selain berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, langkah perppu juga termasuk yang dipikirkan.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin juga menegaskan hal senada. Dia menyayangkan keputusan fraksinya yang walk out.

”Kalau perintah walk out sudah seizin Presiden SBY, seperti dilansir berbagai media massa, tidak mungkin saya dihubungi beliau untuk mengusut aktor yang menyebabkan Fraksi Partai Demokrat walk out. Perintah SBY sesungguhnya jelas, Fraksi PD diminta all out dalam memperjuangkan opsi ’pilkada langsung dengan 10 syarat’, bukan malah walk out,” paparnya.

Sementara itu, Agoes Poernomo, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mendukung pilkada lewat DPRD, menjelaskan, dalam UU itu sudah terdapat aturan sanksi bagi pelaku politik uang dalam proses pencalonan kepala daerah, baik untuk calon maupun parpol. ”Sanksinya cukup berat, bisa sampai diskualifikasi calon atau partai pengusung,” kata Agoes.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari juga menegaskan, UU Pilkada tetap berlaku meski tidak ditandatangani Presiden Yudhoyono. Hal itu sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 20 Ayat (5).