Pimpinan MPR Terpilih: Voting karena Musyawarah Tidak Tercapai
Rabu, 8 Oktober 2014

Jakarta, Kompas - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014-2019 dipilih melalui pemungutan suara, Selasa (7/10). Hingga berita ini ditulis, pukul 24.00, pemungutan suara masih dilakukan. Oesman Sapta Odang, calon dari Dewan Perwakilan Daerah, berpeluang.

Dari sepuluh fraksi yang ada di MPR, semuanya mencalonkan Oesman Sapta sebagai unsur pimpinan MPR dalam paket masing-masing. Ada yang mencalonkan Oesman sebagai ketua MPR, ada juga yang mencalonkannya sebagai wakil ketua MPR.

Kelima fraksi yang mencalonkan Oesman sebagai ketua MPR adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara lima fraksi lain mengusulkan Oesman sebagai wakil ketua MPR. Mereka mencalonkan Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR. Kelima fraksi ini adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Apabila suara fraksi dan kelompok DPD solid, anggota yang mendukung Oesman sebagai ketua MPR berjumlah 373 suara. Sementara suara dari lima fraksi yang mendukung Zulkifli sebagai ketua hanya 307 suara.

Meski demikian, apabila suara tidak solid, terutama dari DPD, Zulkifli yang bisa memenangi pemungutan suara.

Pemilihan pimpinan MPR, seperti halnya pemilihan pimpinan DPR beberapa waktu lalu, memang berlangsung alot.

Lobi untuk pemilihan pimpinan MPR berlangsung selama dua hari. Pemilihan pimpinan MPR yang awalnya dijadwalkan dilaksanakan hari Senin diputuskan ditunda.

Penundaan dimulai dengan alasan memberikan waktu kepada DPD memilih satu perwakilan yang akan diajukan sebagai calon pimpinan MPR.

Hanura legawa

Selain itu, penundaan juga terjadi karena belum ada kesepakatan di antara partai-partai politik, baik di Koalisi Merah Putih maupun di Koalisi Indonesia Hebat. PPP yang tidak masuk dalam daftar paket calon pimpinan MPR dari Koalisi Merah Putih menjadi salah satu pemicunya. Meski sudah mencoba melobi, PPP tetap tak diberi tempat oleh Koalisi Merah Putih.

Oleh karena itu, akhirnya PPP memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Keputusan diambil dalam rapat pleno Fraksi PPP yang dihadiri Ketua Umum Suryadharma Ali, Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy.

Ketua Fraksi PPP di MPR Irgan Chairul Mahfiz menegaskan, keputusan PPP bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat merupakan upaya untuk menjaga marwah partai.

”Kami bukan bermaksud mencederai keputusan sebelumnya, tetapi untuk membangkitkan kebanggaan, marwah, di hadapan konstituen kami agar tidak kecewa,” tuturnya.

PPP mendapatkan kursi calon pimpinan MPR setelah Partai Hanura merelakan posisinya diberikan kepada partai berlambang Kabah tersebut.

”Kegaduhan politik harus diakhiri. Hanura legawa (besar hati). Ini terutama untuk kepentingan rakyat, bukan kami,” ujar Ketua DPP Partai Hanura Sarifudin Sudding.

Sudding menambahkan, kegaduhan politik selama pemilihan pimpinan DPR hingga menjelang pencalonan pimpinan MPR menyebabkan sejumlah investasi dan pasar bergejolak. ”Masyarakat telah menjadi ’korban’,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah mengatakan, terkait PPP yang pindah haluan, sebenarnya Koalisi Merah Putih punya dokumen kesepakatan yang ditandatangani Fahri Hamzah. ”Tetapi, KMP (Koalisi Merah Putih) kini tetap solid,” ujarnya.

Fahri mengakui, sejak awal memang PPP tidak ada dalam paket Koalisi Merah Putih. ”Karena (PPP) sudah sepakat dengan bidang-bidang lain,” katanya.

Walau kesepakatan antara PPP dan Koalisi Indonesia Hebat akhirnya dicapai pada Selasa malam, prosesnya tidak mudah.

Selasa sore, meski Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani menyatakan hampir memastikan PPP bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, dia belum bertemu dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Dia baru bertemu pimpinan PPP seperti Hasrul Azwar, Suharso Monoarfa, dan Romahurmuziy.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella yang ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, mengatakan tak habis pikir dengan semua posisi parlemen yang akan disapu habis Koalisi Merah Putih.

”Kalau merebut posisi DPR, kita bisa memaklumi dalam rangka check and balance. Kecuali, mereka merebut posisi MPR untuk mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden. Memangnya, mereka ada niat untuk tidak melantik presiden. Rakyat pantas bertanya, ada apa sih diperebutkan?” ujar Rio.

Sikap negarawan

Secara terpisah, profesor riset bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Mochtar Pabottingi, dan Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Surabaya, Hotman Siahaan mengharapkan, siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin MPR agar tidak mengedepankan sikap ”menang-menangan” dengan mendahulukan kepentingan koalisi atau partainya.

Lembaga permusyawaratan tertinggi negara itu harus mewujudkan semangat kenegarawanan dan kebangsaan dengan memperjuangkan kebajikan untuk seluruh masyarakat.

Keduanya menyoroti proses pemilihan pemimpin MPR yang berlangsung sejak Senin pagi, tetapi berlarut-larut hingga Selasa malam.

Wewenang majelis untuk melantik presiden-wakil presiden terpilih, mengamandemen UUD 1945, dan memakzulkan presiden harus digunakan secara benar untuk kepentingan masyarakat luas. Lembaga ini hendaknya dikukuhkan sebagai pengayom semua kelompok dan pengejawantah sikap kenegarawanan. Demokrasi dan semangat kebangsaan harus saling memperkuat.

”Simbiosis semangat kebangsaan dan demokrasi menjadi hukum baku semua bangunan politik modern. Demokrasi tanpa semangat kebangsaan hanya akan menjadi medan para garong. Dan semangat kebangsaan tanpa demokrasi hanya menjadi gelanggang para diktator,” kata Mochtar.

Hotman Siahaan menilai, perilaku Koalisi Merah Putih selama ini menggambarkan hasrat ”menang-menangan” serta sapu bersih pimpinan DPR dan MPR.

Secara prosedur, mereka merebut kekuasaan pimpinan legislatif itu sah. Namun, secara substansial, perilaku itu mengkhianati semangat demokrasi dan permusyawaratan. Apalagi, jika pimpinan MPR nanti juga dikuasai Koalisi Merah Putih.

”Bagaimana bisa diterima dalam nalar, PDI-P sebagai partai pemenang pemilu legislatif dan dipilih oleh puluhan juta rakyat tiba-tiba tidak bisa mendapat tempat dalam struktur kepemimpinan lembaga legislasi. Ini ironi demokrasi,” katanya.

Dengan kekuasaan DPR yang begitu kuat, Koalisi Merah Putih juga bakal kembali mendominasi pengisian orang-orang di lembaga atau komisi yang dipilih lewat uji kepatutan dan kelayakan di legislatif, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Koalisi itu juga bisa menghambat program-program presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Parlemen bakal gaduh dan pemerintah akan dipaksa melayani gangguan dari legislatif.

Saat bersamaan, masyarakat juga perlu membangun aliansi kelompok civil society, bahkan bangkit sebagai kekuatan ekstraparlementer.

”Kita pernah berhasil melakukan Reformasi 1998 karena kekuatan ekstraparlementer. Jika diperlukan, kita bisa menghidupkan kekuatan semacam ini lagi demi menjaga pencapaian bangsa ini,” katanya.