Dana Lapindo: Rp 781,7 Miliar Cair dalam Tiga Bulan
Kamis, 5 Februari 2015
Kompas/Yuniadhi Agung
Warga beristirahat di ruang rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (10/3). Iuran kepesertaan JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan berubah. Perubahan tersebut disebabkan saat ini besaran iuran dinilai tidak mencukupi bagi fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan sesuai manfaat yang dijamin.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan dana talangan kepada PT Minarak Lapindo Jaya untuk penyelesaian kasus lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Anggarannya Rp 781,7 miliar dan harus bisa dikucurkan paling lambat mulai tiga bulan ke depan.

Kesepakatan ini dicapai dalam rapat Panitia Kerja untuk Pendapatan, Pembiayaan, dan Defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 di Jakarta, Selasa (3 Februari 2015) malam. Dari Kementerian Keuangan hadir Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Andin Hadiyanto dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Said Abdullah di Jakarta, Rabu (4/2), menyatakan, kesepakatan tersebut terutama mempertimbangkan warga korban lumpur Lapindo. Mengenai skema utang- piutang, seperti tenor dan bunga, diserahkan kepada pemerintah.

Adapun aset PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang diagunkan, menurut Said, Hadiyanto menjamin nilai serendah-rendahnya adalah Rp 2 triliun. Itu termasuk lahan yang terkena lumpur.

Pemerintah diberi waktu paling lambat tiga bulan untuk menyelesaikan skema utang-piutang dengan PT MLJ. Dengan demikian, warga korban lumpur Lapindo sudah harus bisa menerima haknya pada bulan Mei.

Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang juga Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, melalui pesan layanan singkat, menyatakan, skema utang-piutang seperti tenor dan bunga akan dirundingkan dengan PT MLJ.

Sampai saat ini, sekitar 20 persen dari total areal terdampak lumpur belum dibayar oleh PT MLJ. Alasannya, anak perusahaan Grup Bakrie itu tak mampu bayar sehingga meminta dana talangan dari pemerintah. (LAS)